responsivekalbar.id/
Kabupaten Sambas
Sekretaris forum tenaga honorer Pendidikan kabupaten Sambas Kalimantan barat.
",Mengatakan saat ini kabupaten Sambas mengalami krisis guru berstatus ASN,"di karna kan kurangnya penerimaan Pormasi guru ASN di kabupaten Sambas baik itu di tingkat PAUD bahkan sampai kejenjang SMP,Ucap sekretaris forum tenaga honorer pendidikan.Saat bertandang kekantor responsivekalbar.id/ pada malam jum,at 20/8/2025.
Dirinya meminta agar formasi kekurangan guru ASN di kabupaten Sambas di tuntas agar kedepannya tidak terjadi lagi krisis kekurang Guru ASN.
",Dirinya meminta pemerintah dan lembaga terkait memberikan solusi terhdap kurangnya guru yang berstatus ASN di kabupaten Sambas .
Sementara itu Terkait Dengan guru ASN yang ada saat ini sudah banyak yang Pengsiun di karna umur dan lamanya mengajar di sekolah tersebut
Di sisilain berdasarkan hasil Sempling yang ada di salah satu Sekolah SDN 4(empat)Sekolah Dasar Negeri tanjung Putat kecamatan sebawi ",dengan (12) Rombongan belajar hanya memiliki ( tiga orang guru yang berstatus ASN) sedang kan sisanya berstatus honorer "
Sementara itu Ketua komisi Empat Partai PDIP Mardani mengatakan, setelah dievaluasi bahwa kebanyak di daerah itu tidak mampu untuk membiayai gaji guru honorer yang ada di masing-masing kabupaten, maka itu ada diberikan untuk pendanaan yang ada dipersonel.
Selain itu, kata dia, dalam audiensi tersebut banyak menyinggung tentang isu daerah perbatasan bahwa pendidikan di kabupaten Sambas masih berjalan dengan baik namun infrastruktur, guru, ASN itu masih sangat diperlukan karena masih sedikit sehingga kegiatan belajar mengajar itu agak sedikit terganggu disebabkan kurangnya guru.
“Contoh saja di SDN 03 Sajingan Besar itu guru ASNnya hanya satu. Sedangkan yang diperlukan ada sepuluh,” ungkap Mardani.
Mardani juga menyampaikan bahwa dana BOS 2025 ini bisa digunakan 50 persen.
“Selanjutnya adalah bahwa kabupaten Sambas mendapat anggaran pembangunan dibeberapa SDN pada tahun 2025 dan juga anggaran pembanguan SMPN sebagai contoh di SMPN 1 Sebawi, SMPN 6 Teluk Keramat dan itu bisa ditanyakan juga di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas beliau (Kepala Dinas) tau itu” jelasnya.
Kata dia, Kabupaten Sambas ada mendapat anggaran pemangunan sebanyak 7 SDN hasil dari pada usulan.
“Ini nantinya, untuk setiap sekolah harus menyampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu Asal Bapak Senang (ABS). Artinya, segala sesuatu yang ada di sekolah baik itu jelek, roboh, rusak berat itu harus disampaikan di Dapodik.
Jadi rupa-rupanya setiap laporan di sekolah itu banyak yang tidak sesuai dengan keadaan yang ada di sekolahnya, sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas merasa bahwa Kabupaten Sambas itu tidak perlu lagi untuk pembangunan ataupun anggaran perbaikan infrastrukturnya,” katanya. Mardani.
Mardani juga menyampaikan dalam audiensi bahwa salah satu SDN 18 Enggadang Pemangkat itu kondisinya sangat rusak parah.
“Artinya itu salah satu contoh yang tidak masuk dalam Dapodik. Dan tadi kita bicarakan sangat akrab sekali saat audiensi dengan pihak Mendikdasmen RI,” tutupnya(*/@)