Jangan Sampai Pemkab Dipimpin Pejabat Bermasalah’
RESPONSIVE.KALBAR.ID KETAPANG– Seleksi jabatan Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang mulai memanas. Di tengah diumumkannya nama-nama kandidat pejabat yang akan mengisi 13 jabatan strategis, muncul desakan keras agar Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, tidak asal memilih pejabat hanya karena nilai administrasi dan hasil seleksi.
Ketua Koalisi Masyarakat Peduli Pembangunan Ketapang (KMP2K), Suryadi, meminta Bupati turun langsung menelusuri rekam jejak seluruh kandidat, mulai dari perilaku di kantor, kehidupan keluarga hingga sepak terjang di tengah masyarakat.
“Jangan sampai Pemkab Ketapang kembali dipimpin orang-orang yang bermasalah. Yang dilihat jangan hanya ijazah, pangkat dan nilai seleksi, tetapi juga perilaku dan moralnya,” tegas Suryadi, Jumat (17/4/2026).
Menurutnya, jabatan Eselon II bukan sekadar posisi empuk, melainkan jabatan yang menentukan wajah birokrasi Ketapang ke depan. Karena itu, pejabat yang dipilih harus benar-benar bersih dan punya integritas.
Suryadi mengingatkan agar seluruh calon ditelusuri apakah pernah terseret kasus korupsi, penyalahgunaan jabatan, permainan proyek, hingga dugaan pelanggaran disiplin selama bekerja.
“Kalau ada yang pernah bermain proyek, menyalahgunakan jabatan, atau punya catatan buruk di kantor, jangan dipaksakan duduk di kursi strategis,” katanya.
Tak hanya soal pekerjaan, Suryadi juga menyoroti kehidupan pribadi para calon pejabat. Ia menilai, pejabat yang gagal menjaga keluarganya dikhawatirkan juga tidak akan mampu menjaga amanah jabatan.
“Lihat juga kehidupan keluarganya. Jangan sampai ada yang rumah tangganya berantakan, anak dan istri ditelantarkan, tapi malah mau diberi jabatan tinggi,” ujarnya.
Pernyataan paling keras disampaikan Suryadi saat menyinggung dugaan adanya salah satu kandidat pejabat yang disebut-sebut pernah tertangkap bersama perempuan yang bukan istrinya di salah satu hotel di Ketapang.
“Saya dengar ada calon pejabat yang pernah kedapatan bersama perempuan lain di hotel. Kalau itu benar, orang seperti itu tidak pantas memimpin OPD. Jabatan itu harus diisi orang yang bisa jadi teladan, bukan sumber malu,” tegasnya.
Ia menilai, jika pejabat bermasalah tetap diloloskan, maka Bupati akan menanggung risiko politik dan kepercayaan publik terhadap Pemkab Ketapang bisa runtuh.
“Masyarakat sekarang tidak bodoh. Kalau pejabat yang rekam jejaknya buruk tetap dipilih, publik pasti bertanya: ada apa di balik semua ini?” katanya.
Suryadi juga mengingatkan bahwa Pemkab Ketapang pernah tercoreng akibat ulah oknum pejabat. Ia menyinggung kasus yang sempat menghebohkan di lingkungan Satpol PP Ketapang dan menjadi bahan pembicaraan luas di masyarakat.
“Kita sudah pernah malu. Jangan sampai sejarah buruk itu terulang lagi. Bupati harus berani bersih-bersih sebelum menunjuk pejabat baru,” ujarnya.
Berdasarkan pengumuman BKPSDM Ketapang, panitia seleksi telah menetapkan nama-nama peserta terbaik untuk mengisi 13 jabatan pimpinan tinggi pratama, terdiri dari dua staf ahli dan sebelas kepala OPD.
Kini, sorotan publik tertuju pada keputusan akhir Bupati Ketapang. Apakah jabatan strategis itu akan diisi orang-orang berintegritas, atau justru kembali jatuh ke tangan pejabat yang menyimpan catatan hitam?(Tim)**”