Aktivis Ungkap Dugaan Keterkaitan Usaha Foto copy di Jalan S. Parman, Desak Transparansi
RESPONSIVE.KALBAR.ID,KETAPANG-Dugaan temuan anggaran bernilai miliaran rupiah dari hasil pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Ketapang beberapa hari yang lalu kini menjadi sorotan publik.Yang mengejutkan, temuan tersebut tidak hanya menyasar proyek besar, tetapi juga menyentuh belanja rutin seperti jasa fotokopi dan alat tulis kantor (ATK).
Belanja yang selama ini dianggap “sepele” justru diduga menyimpan kejanggalan. Padahal, pengadaan fotokopi dan ATK merupakan kebutuhan harian di hampir seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Sejumlah pihak menilai, sektor ini rawan disalahgunakan karena sifatnya yang berulang dan jarang diawasi secara rinci. Jika tidak transparan, nilainya bisa membengkak dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah.
Sorotan publik semakin menguat setelah adanya tanggapan dari kalangan aktivis.
Aktivis Kab Ketapang, Suryadi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan penelusuran awal terkait dugaan tersebut. Ia menyebut adanya salah satu usaha foto copy di kawasan Jalan S. Parman yang diduga menjadi langganan sejumlah SKPD.
“Dari hasil penelusuran kami, ada usaha foto copy di Jalan S. Parman yang disebut-sebut menjadi langganan beberapa SKPD di Ketapang,” ujarnya.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa informasi tersebut masih perlu didalami lebih lanjut oleh aparat berwenang agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran.
Menurut Suryadi, penggunaan penyedia jasa yang sama secara berulang tanpa mekanisme yang transparan berpotensi menimbulkan persoalan dalam tata kelola anggaran.
“Ini bukan soal besar atau kecilnya nilai, tapi soal akuntabilitas. Uang yang digunakan adalah uang rakyat,” tegasnya.
Upaya konfirmasi kepada pihak usaha yang disebut-sebut terlibat belum membuahkan hasil. Saat didatangi, penanggung jawab usaha tidak memberikan keterangan.
Sementara itu, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Ketapang juga belum menyampaikan pernyataan resmi terkait temuan tersebut.
Kondisi ini memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Publik pun mendesak adanya keterbukaan informasi agar persoalan menjadi jelas dan tidak berkembang menjadi bola liar.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa potensi penyimpangan tidak selalu berasal dari proyek besar. Belanja rutin seperti foto copy dan ATK pun bisa menjadi celah jika tidak diawasi dengan ketat.ungkap Suryadi**(Tim/bdn/syd/sm/inf)**