responsive kalbar – Sejumlah Universitas dari berbagai daerah antara lain seperti Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta, Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjadjaran, Universitas Andalas (Unand), Universitas Brawijaya dan berbagai kampus swasta lainnya seperti Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dll.
Mereka melakukan upaya perlawanan dalam bentuk pernyataan sikap dari unsur akademika antara lain guru besar, dosen dan mahasiswa atas keprihatinan proses pelaksanaan pemilu 2024 yang di nilai tidak demokratis, keterlibatan aparat negara termasuk Presiden Joko Widodo dalam proses Pemilu, hilangnya etika kenegarawanan sampai bantuan sosial (bansos) jelang pemilu.
Menanggapi hal ini sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Aktivis Nasional Tolak Kampus Jadi Partisan Politik Praktis menggelar konfrensi pers dengan narasi ‘Selamatkan Kampus Dari Nafsu Birahi Kekuasaan’ di kawasan Tebet Jakarta Selatan, Minggu (4/2/2024) untuk menolak gerakan mengatas namakan kampus untuk kepentingan elektoral pasangan calon tertentu.
M. Natsir Sahib, Koordinator Aliansi Aktivis Nasional Tolak Kampus Jadi Partisan Politik Praktis mengatakan, pihaknya kecewa dengan tuntutan akademisi di kampus yang meminta pejabat negara mundur dari kontestasi Pilpres paska mundurnya Menkopohukam RI Mahfudz MD yang juga anggota senat universitas dan guru besar Universitas Islam Indonesia. Kampus harus muncul dengan narasi politik kebangsaan bukan sebagai politik partisan apalagi partisan calon presiden tertentu karena Pilpres sejatinya hanya sementara sedangkan marwah kampus itu selamanya.
“Yang kami sayangkan adalah sekelompok guru besar apalagi kampus negeri seharusnya berkomitmen menyampaikan pendapatnya secara akademis bukan menyampaikan pendapat capres lainnya. Kampus sudah terlalu jauh masuk dalam politik partisan contohnya ketika timnas AMIN ke Jogja ada beberapa dosen ikut hadiri acara kampanye dan kini ikut bersuara memanfaatkan panggung kampus”, ujar Natsir Sahib yang juga Ketua Umum Forum Komunikasi santri Indonesia (FOKSI) dalam pernyataan pers nya di Jakarta, Minggu (4/2/2024).
Natsir menambahkan, ketika UGM membacakam pernyataan sikapnya ada peserta yang menunjukan salam 3 jari, hal ini kan menunjuka politik partisan untuk kepentingan kekuasaan dengan memanfaatkan panggung kampus. Ini juga menyesatkan publik karena kampus cenderung sebagai provokator pemecah belah masyarakat dari seharusnya sebagai pemersatu bangsa.
Jika kampus menjadi partisan maka akan jadi kecelakaan sejarah dan menimbulkan antipati dan ketidakpercayaan publik karena ketika ada alumni kampusnya jadi peserta Pilpres lalu menggadaikan idealisme kampus, tegas Natsir.
“Sekali lagi kampus harus berpolitik kebangsaan, tak boleh berpolitik partisan. Kami yang hadir dari berbagai elemen yang tergabung dalam aliansi ini yang juga alumni berbagai universitas berupaya meluruskan arah kampus untuk menjaga Indonesia selamanya. Politik ini hanya sementara jangan karena keinginan untuk berkuasa lalu menggadaikan semuanya”, sebutnya.
Selain itu kata Natsir, kampus harus netral dari politik partisan. Jika yang di persoalkan oleh kampus adalah aktivitas politik Presiden Jokowi maka UU Pemilu telah tegas mengatur rambu – rambunya bahwa Presiden boleh berkampanye yang justru tidak boleh adalah kampus yang terlibat politik partisan.
“Kita tak ingin ada pemecah belahan lagi dalam masyarakat dengan memanfaatkan panggung kampus sebagai alat politik partisan, ayo kita selamatkan kampus dari nafsu kekuasaan yang sempit”, pungkas Natsir.