Responsievkalbar.com
Ketapang-“
Masyarakat Kabupaten Ketapang, termasuk para alumni Politeknik Negeri Ketapang (Politap), menaruh perhatian serius terhadap pemanggilan Direktur, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI) Politap oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar),terkait dugaan penyimpangan dalam 40 paket proyek tahun anggaran 2024.
Pemanggilan yang dilakukan pada Selasa,29 April 2025 itu menjadi sorotan publik karena menyangkut integritas lembaga pendidikan tinggi negeri di daerah yang menjadi tumpuan generasi muda untuk memperoleh pendidikan vokasi yang berkualitas.
Berbagai pihak, mulai dari tokoh masyarakat,organisasi kemahasiswaan, hingga alumni Politap, menyatakan harapan agar Kejati Kalbar menjalankan proses hukum dengan transparan dan profesional.
Mereka juga meminta agar hasil pemeriksaan nantinya diumumkan secara terbuka kepada publik guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan pendidikan.
“Kami berharap tidak ada yang ditutupi. Jika memang ada pelanggaran, harus diusut tuntas.
Tapi jika tidak terbukti, lnama baik kampus juga perlu dipulihkan,” ujar salah satu alumni Politap yang tidak mau disebutkan namanya”.
Sementara itu, warga berharap agar kejadian ini tidak mengganggu proses belajar-mengajar dan kegiatan akademik di kampus.
“Kami ingin anak-anak kami tetap mendapat pendidikan yang baik, dan masalah ini jangan sampai memengaruhi semangat belajar mereka,” ungkap salah satu wali mahasiswa.
Masyarakat juga mengapresiasi langkah cepat Kejati Kalbar dalam menindaklanjuti laporan dugaan penyimpangan tersebut dan meminta agar seluruh proses dilakukan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan keterbukaan.(jn/dn)