BPM Kalbar Soroti Dugaan Celah Korupsi Program MBG: “Jangan Sampai Ada Pembiaran”
Ketua Umum BPM Kalbar, Gusti Eddy, mengatakan lemahnya sistem pengawasan dan belum jelasnya mekanisme operasional membuat program MBG rawan disusupi kepentingan tertentu.
“Kita jangan hanya bicara program bagus di atas kertas. Yang paling penting adalah bagaimana menutup celah-celah yang bisa menjadi pintu masuk praktik korupsi,” kata Gusti Eddy dalam keterangannya, Jumat, 8 Mei 2026.
Ia menyoroti mekanisme distribusi bantuan yang dinilai terlalu panjang dan birokratis. Kondisi itu disebut berpotensi mengurangi anggaran utama untuk kebutuhan pangan masyarakat akibat adanya biaya operasional, sewa, hingga potongan lain di lapangan.
Menurut BPM, persoalan lain yang juga menjadi sorotan ialah penentuan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang dianggap belum transparan.
“Kewenangan terlalu terpusat, SOP belum jelas, dan ini berpotensi memunculkan konflik kepentingan dalam penunjukan mitra dapur,” ujarnya.
BPM juga menyinggung dugaan adanya sejumlah dapur MBG di Kalimantan Barat yang belum memenuhi standar teknis keamanan pangan. Bahkan, mereka mengingatkan publik pada kasus dugaan keracunan makanan yang sempat viral sebelumnya.
“Ini bukan persoalan sepele. Kalau standar dapur lemah, yang dipertaruhkan adalah kesehatan masyarakat,” katanya.
Tak hanya itu, Gusti Eddy mempertanyakan ukuran keberhasilan program MBG yang hingga kini dinilai belum memiliki indikator jelas dan terukur.
“Sampai sekarang kami belum melihat adanya baseline yang jelas terkait status gizi penerima manfaat maupun target capaian program dalam jangka pendek dan panjang,” ucapnya.
Atas kondisi tersebut, BPM Kalbar mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk ikut melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program MBG di daerah.
“Jangan sampai ada pembiaran terhadap potensi korupsi. Kalau kami menemukan indikasi penyimpangan anggaran, BPM Kalbar siap melaporkan langsung ke aparat penegak hukum,” tegas Gusti Eddy.
Pernyataan BPM Kalbar itu langsung menjadi perhatian publik di tengah besarnya anggaran negara yang digelontorkan untuk program MBG secara nasional.*(dn/sh/ed/)**