Kejati Kalbar Jangan “Bungkam” Kasus Napak Tilas Ketapang,”Publik Menunggu Transparansi dan Ketegasan Penegakan Hukum
RESPONSIVE.KAL-BAR.ID,KETAPANG- Sorotan publik terhadap penanganan kasus “napak tilas” di Kabupaten Ketapang semakin menguat.Masyarakat kini menaruh harapan besar kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat agar tidak terkesan bungkam dalam mengusut perkara tersebut.
Sejumlah pihak menilai, lambannya informasi yang disampaikan kepada publik menimbulkan tanda tanya besar. Transparansi dinilai menjadi kunci penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
“Jangan sampai publik menilai ada yang ditutup-tutupi. Kejati harus terbuka, apalagi ini menyangkut kepentingan masyarakat luas,” ujar salah satu pemerhati hukum di Kalbar.
Kasus ini disebut-sebut berkaitan dengan kegiatan yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat Ketapang. Namun hingga kini, perkembangan penanganannya belum disampaikan secara jelas oleh pihak berwenang.
Sebagai lembaga penegak hukum di tingkat provinsi, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat diharapkan mampu menunjukkan komitmen dalam menegakkan hukum secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih.
Publik pun mendesak agar proses penyelidikan maupun penyidikan dapat segera dipaparkan secara terbuka. Hal ini penting guna menghindari spekulasi liar yang berpotensi memperkeruh situasi.
Jika tidak ada kejelasan dalam waktu dekat, bukan tidak mungkin kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum akan semakin tergerus.
SK Napak Tilas Ketapang Disorot, Ada Pihak yang Harus Bertanggung Jawab
Publik Desak Kejelasan dari Kejati Kalbar
Polemik kegiatan “napak tilas” di Kabupaten Ketapang kian memanas. Sorotan kini tertuju pada Surat Keputusan (SK) yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan tersebut.
Sejumlah pihak menilai, keberadaan SK tersebut menjadi bukti bahwa kegiatan itu tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab.
“Kalau ada SK, berarti jelas ada yang menandatangani, ada yang merencanakan, dan ada yang menjalankan. Tidak mungkin ini terjadi tanpa pertanggungjawaban,” ujar seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Desakan pun mengarah kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat agar segera mengusut secara terang siapa saja pihak yang terlibat dalam penerbitan maupun pelaksanaan SK tersebut.
Publik menilai, penanganan kasus ini tidak boleh berhenti pada tataran wacana. Penelusuran terhadap dokumen resmi seperti SK dinilai menjadi pintu masuk untuk mengungkap aktor-aktor yang bertanggung jawab.
Selain itu, transparansi juga menjadi tuntutan utama. Hingga kini, perkembangan penanganan kasus tersebut dinilai masih minim disampaikan ke publik, sehingga menimbulkan spekulasi.
Pengamat hukum menegaskan, jika benar terdapat pelanggaran dalam penerbitan maupun pelaksanaan SK, maka pihak-pihak terkait harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.
“Kejelasan ini penting, bukan hanya untuk penegakan hukum, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Kini, masyarakat Kalimantan Barat menunggu langkah konkret dari aparat penegak hukum. Apakah kasus ini akan diusut tuntas, atau justru menguap tanpa kejelasan.(Tim)